Mengapa Pendidikan Harus Terintegrasi?

Undang-Undang mengamanatkan Wajib Belajar 12 tahun bagi anak-anak Indonesia. Anak-anak di negeri ini harus menempuh pendidikan formal sekurang-kurangnya selama 12 tahun, yakni jenjang SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, dan SMA selama 3 tahun.

Dari sisi anak, apa yang disebut wajib belajar itu sesungguhnya adalah hak belajar. Artinya mereka berhak mendapatkan pendidikan selama minimal 12 tahun itu.

Akan tetapi, memang secara faktual memang ada sebagian masyarakat awam yang memandang tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bagi mereka, jenjang SD sudah cukup. Jika pun harus ditambah, cukup sampai jenjang SMP saja. Sedangkan pada masa usia SMA, anak-anak harus membantu orang tuanya bekerja, atau dinikahkan, bahkan tidak sedikit juga yang dipekerjakan atau mencari kerja. Anak-anak yang bekerja ini lazim disebut dengan buruh anak.

Bagi masyarakat seperti ini, istilah wajib belajar menjadi relevan. Selain harus ada proses edukasi dan pencerahan, ketentuan yang mewajibkan orang tua agar menyekolahkan anaknya minimal hingga 12 tahun, jelas diperlukan. Sebab, dengan diwajibkan, maka para orang tua tidak lagi memiliki alasan atau pandangan untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga 12 tahun secara sempurna. Di sinilah relevansinya istilah Wajib Belajar.

Adapun bagi kalangan yang telah memiliki pengertian yang benar tentang pentingnya pendidikan, mereka lebih tepat menyebut Hak Belajar, bukan Wajib Belajar. Mengapa? Karena tanpa diwajibkan oleh Undang-Undang pun, kewajiban belajar sudah melekat dalam setiap orang. Seperti ditegaskan dalam hadits Nabi Saw, “Menuntut ilmu itu wajib bagi Muslim dan Muslimah.”

Frasa wajib belajar atau hak belajar itu memiliki konsekuensi logis, berupa lahirnya kewajiban bagi pihak yang mewajibkannya. Ketika UU mengamanatkan Wajar 12 tahun, berarti sebagai pelaksana Undang-undang, pemerintahlah yang berkewajiban mewujudkan hak belajar bagi anak-anak di negeri ini.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memfasilitasi agar hak belajar anak 12 tahun itu bisa mereka dapatkan dengan sebaik-baiknya. Baik hak yang berkaitan dengan perangkat keras maupun lunak. Baik yang berkaitan dengan infrastruktur, prasarana dan sarana pendidikan, maupun ketersediaan SDM guru dan tenaga kependidikan.

Alokasi minimal 20 % dana yang wajib disiapkan dari APBN atau APBD untuk pendidikan telah menjadi harapan baru bagi peningkatan mutu pendidikan. Pembenahan dan perubahan terjadi, dan bergerak ke arah yang positif. Ini harus disyukuri dan ditingkatkan.

Akan tetapi, realitas memperlihatkan betapa kita masih kekurangan prasarana dan sarana pendidikan. Masih banyak anak-anak sekolah yang masuk sekolah sebentar saja karena gedung dan ruang kelasnya bergantian. Kadang masuk pagi, kadang masuk siang. Dan mereka hanya bisa menikmati kegiatan bersekolah sebentar saja, dan tidak leluasa. Kualitas macam apa yang bisa didapatkan dari proses pendidikan yang sebentar dan terburu-buru.

Di sisi lain, saat mereka sudah tamat dari SD, ada sebagian daerah yang tidak memiliki sekolah jenjang SMP. Ada semacam pemahaman bahwa SD harus ada di setiap desa, namun SMP cukup hanya ada di kecamatan.

Bisa dibayangkan, jumlah SD di seluruh desa dalam satu kecamatan ada belasan hingga dua puluhan, dengan jumlah lulusan yang banyak. Sementara SMP di kecamatan baru ada satu. Maka, bagaimana mungkin para lulusan SD itu bisa tertampung seluruhnya di SMP kecamatan itu?

Lalu, jika SMP saja masih jarang dan tidak bisa menampung seluruh anak usia sekolah lulusan SD, maka apalagi jenjang SMA, jauh lebih sedikit lagi. Jika demikian, bagaimana bisa hak belajar itu bisa mereka dapatkan. Bagaimana bisa pemerintah (dalam hal ini pemda) menunaikan kewajibannya menyediakan prasarana dan sarana sekolah di tengah keterbatasan anggaran dana.

Lagi pula yang menjadi beban pikiran orang dalam menyekolahkan anaknya itu bukan saja tentang biaya SPP, buku dan uang jajan anak. Tetapi yang tidak kalah penting adalah biaya transportasi. Setelah sekolah digratiskan dari biaya SPP dan buku, maka problem yang serius adalah biaya transportasi. Ketika SMP dan SMA ada di tempat yang jauh, bukan di desa mereka, mereka mesti menyiapkan biaya transportasi. Dan jika dihitung, biaya transportasi setiap anak sangat besar.

Itulah sebabnya perlu ada terobosan kebijakan yang sangat mendasar dan menyentuh langsung hak dan kebutuhan dasar anak. Jawaban bagi persoalan mendasar dalam dunia pendidikan kita hari ini adalah Pendidikan Terintergrasi sejak jenjang SD, SMP hingga SMA.

Seperti yang sering disampaikan oleh Kang Dedi Mulyadi saat masih menjadi bupati Purwakarta, SMP itu tidak perlu diadakan di kecamatan. Cukuplah jenjang SMP itu diintegrasikan saja dengan SD di gedung yang sama, di desa yang sama. Jika sebuah desa selama ini memiliki 2 SD Negeri, berarti di situ sekaligus ada 2 SMP Negeri juga. Pendidikan selama 9 tahun tidak perlu dipisahkan dalam dua jenjang. Pendidikan dasar 9 tahun bisa ditempuh di sekolah yang sama, dengan manajemen sekolah yang sama. Sekadar mendapatkan hak belajar 9 tahun saja, anak-anak tidak perlu berpindah sekolah dan tempat. Cukup di tempat yang sama.

Apalagi pada kenyataannya ada sebagian SD yang hanya digunakan pagi hingga siang saja. Pada rentang waktu sejak siang hingga sore hari, tidak digunakan. Dalam konteks produktivitas, gedung-gedung sekolah yang seperti ini jelas berarti kurang produktif. Di satu sisi katanya kekurangan gedung sekolah, di sisi yang lain justru ada sekian gedung sekolah yang kurang produktif.

Lalu bagaimana dengan jenjang pendidikan SMA? SMA bisa dibangun di setiap desa, minimal satu sekolah. Gedung-gedung yang semula digunakan untuk SMP di sebuah kecamatan bisa dialihkan menjadi gedung-gedung SMA yang dimiliki oleh desa di mana gedung itu berada. Kemudian dibangun gedung-gedung baru untuk SMA, setidaknya satu sekolah di setiap desa.

Ketika SD dan SMP diintegrasikan, maka banyak manfaat yang didapatkan bagi semua pihak. Bukan hanya efisiensi yang dirasakan oleh semua pihak, tetapi juga ini bisa meningkatkan mutu pendidikann. Anggaran yang semula dialokasikan untuk gedung bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan soft skills anak, para guru dan tenaga kependidikan.

Pendidikan adalah hak setiap warga, apalagi usia anak dan remaja. Dengan mengintegrasikan pendidikan semua jenjang, maka ungkapan “Pendidikan untuk Semua” bukan sekadar slogan, tetapi bisa merata dinikmati oleh masyarakat.

Kini saatnya kita terus tingkatkan kualitas pendidikan bangsa di negeri ini. Keterbatasan prasarana harus dijawab dengan kebijakan, inovasi, terobosan dan kreativitas. Karena pendidikan adalah modal dan bekal masa depan.

Barangsiapa menyiapkan pendidikan, berarti ia menyiapkan kehidupannya. Barangsiapa memperhatikan pendidikan, berarti ia bersiap untuk masa depan.

“Kualitas seseorang berawal dan berakhir pada pendidikan. Kualitas sebuah masyarakat bermula dan berujung pada pendidikan.”

Inilah Purwakartaku, Purwakartamu. Purwakarta kita semua….

Sampurasun…

Bandung, 24 September 2018

Bagea

Mahya Lengka

News Reporter
Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.