Mendukung Hari Santri

Saya banyak sepaham dengan figur yang saya hormati ini, Bapak Din Syamsudin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Beliau salah seorang tokoh di Indonesia yang mengusung toleransi, inklusivisme, Islam rahmatan lil alamin, kemanusiaan, perdamaiaan, dan lainnya. Begitu juga dengan Bapak Haidar Natsir yang sekarang menjadi Ketua Umum PB Muhammadiyah. Secara pribadi, saya banyak berinteraksi dengan kalangan Muhammadiyin, berdiskusi dan berbagi.

Teman-teman saya banyak dari kalangan Muhammadiyah. Dan mereka orang-orang yang asyik diajak diskusi. Saya juga pernah mengajar di Pesantren Luhur Muhammadiyah, Jawa Barat, mengajar bahasa Arab dan Filsafat Pemikiran Islam. Juga pernah mengisi seminar bahasa Arab di Pesantren Darul Arqam, Garut, Pesentrennya Muhammadiyah. Otak dan hati saya banyak bertemu dengan Muhammadiyah.

Namun kali ini saya memiliki pendapat yang berbeda dengan Mas Din dan Kang Haidar, mungkin juga kebanyakan figur Muhammadiyah, berkenaan dengan Hari Santri. Berbeda pendapat adalah hal yang biasa di kalangan Muhammadiyah, baik secara internal maupun eksternal. Di media sosial, saya tahu bahwa kedua beliau ini menolak penetapan Hari Santri oleh Bapak Presiden, Jokowi.

Di antara alasannya yang saya tangkap adalah bahwa penetapan Hari Santri seolah menegaskan dikotomi Kelompok Santri dan Abangan, di tengah masyarakat. Sebenarnya disebutkan juga kelompok lainnya, yakni Priyayi, namun kelompok ini tidak begitu kuat terpublikasikan. Sehingga, yang dominan muncul adalah kelompok Santri dan Abangan saja.

Keduanya berpendapat, dengan menetapkan Hari Santri, pertama seolah itu menegaskan adanya dikotomi Santri dan Abangan di masyarakat kita. Keduanya, jika ada Hari Santri, kelak kelompok Abangan bisa menuntut adanya Hari Abangan. Sehingga ini bisa menimbulkan konflik sosial, dan itu harus dihindari sejak awal.

Secara akademis, pengelompokan masyarakat Indonesia dengan kategori di atas, sebenarnya muncul dari Clifford Geertz, sosiolog yang pernah meneliti sosiologi masyarakat Indonesia, terutama di zaman penjajahan Belanda dulu. Geertz membagi masyarakat Indonesia ke dalam tiga kelompok, yakni Santri, Abangan, dan Priyayi.

Di kalangan akademis, sebenarnya pengelompokan Geertz ini sudah dikritisi secara analitis, bahkan untuk konteks ketika ia meneliti masyarakat kita saat itu. Saat itu saja kategorisasi ini tidak relevan. Karena apa yang disebut dengan Santri, Abangan dan Priyayi itu sudah tidak strict lagi. Priyayi bisa Abangan, bisa juga Santri. Kalangan abangan juga bisa jadi sudah mendekati kesantrian, atau demikian pula sebaliknya. Sehingga, kategorisasi Geerzt saat itu sudah tidak relevan lagi, dan bisa digugurkan secara akademis.

Apalagi sekarang. Jika membagi masyarakat dengan kacamata Geertz, jelas sudah tidak relevan lagi. Sehingga pembagian masyarakat kepada kelompok Santri, Abangan, Priyayi itu sudah tidak sosiologis lagi. Sekarang malah tinggal dua kelompok yang masih dipublikasikan, yakni Santri dan Abangan. Dikotomi ini juga sudah tidak relevan lagi. Memangnya siapa yang dimaksud dengan Santri? Siapa mereka? Siapa kalangan Abangan, siapa mereka?

Jadi, membenturkan santri dan abangan, untuk konteks Indonesia saat ini sudah tidak tepat lagi. Dan tidak perlu ada lagi dikotomi seperti itu. Sebab, dikotomi ini bisa melecehkan sebagian kalangan, dan itu tidak perlu terjadi.

Lalu apa kaitannya dengan Hari Santri, yang ditetapkan tanggal 22 Oktober itu? Dalam sosiologi saat ini, terminologi Santri lebih tepat didefinisikan sebagai pelajar atau siswa dari sebuah sistem pendidikan yang khas, dan berbeda dengan sistem pendidikan kesiswaaan atau kepelajaran.

Terutama di kalangan NU, masih banyak pesantren yang tidak menyekolahkan anak-anak santrinya ke persekolahan formal. Mereka mengajarkan ilmu-ilmu khas pesantren, dan tidak melibatkan diri dalam persekolahan formal. Apa akibat dari kebijakan para kyai di pesantren seperti ini? Para santri tidak memiliki ijazah untuk meneruskan sekolah, untuk bisa mendapatkan akses yang sama diterima oleh anak-anak seusia mereka yang memasuki persekolahan formal. Semakin bertambah usia mereka, mereka semakin tertinggal dari berbagai kesempatan dan akses pendidikan dan karier di dunia luar.

Pada saat anak-anak seusia SMA, para pelajar sudah menikmati berbagai fasilitas persekolahan dan siap memasuki persaingan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, nah para santri ini tidak sempat merasakannya, karena mereka tetap di dunia mereka, dunia pesantren, dunia informal. Pada saat anak-anak yang disebut siswa dan pelajar itu berlomba dan bersaing memperebutkan berbagai peluang yang ditawarkan oleh banyak pihak, baik pemerintah maupun perusahaan, para santri ini tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki ijazah, sebagai syarat mengikuti persaingan tersebut.

Bukan hanya para santri yang bernasib seperti ini. Bahkan para ustadz yang berasal dari pesantren pun sama. Mereka tidak bisa bersaing meraih kesempatan kerja, karier, pendidikan lebih tinggi, peluang ekonomi di luar, dan lain sebagainya, karena mereka tidak memiliki ijazah juga. Nah, generasi santri dalam kondisi seperti ini perlu mendapatkan perhatian lebih.

Mereka sama-sama anak-anak Indonesia. Usia mereka adalah usia pendidikan, masa-masa wajib dan hak belajar. Mereka seharusnya mendapatkan hak dan peluang yang sama dengan para pelajar dan siswa di persekolahan. Hanya karena mereka berada di jalur pendidikan yang berbeda, mereka tidak mendapatkan kesempatan layaknya anak-anak siswa dan pelajar. Dan jumlah santri seperti ini banyak, dan (mungkin) hanya berasal dari kalangan Nahdliyiin, yang masih mempertahankan tradisi kepesantrenan murni.

Apakah di Muhammadiyah ada santri dengan tradisi seperti ini? Sejauh yang saya tahu, Muhammadiyah lebih mengembangkan sistem persekolahan formal. Jika ada pesantren di tengah mereka, semua santrinya tentu disekolahkan. Sehingga santri dengan definisi dan kondisi seperti ini nampaknya tidak ada di kalangan Muhammadiyah. Yang ada adalah di kalangan NU.

Dan sebagai anak bangsa yang harus mendapatkan perhatian yang layak, peluang yang sama, fasilitas yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, dan lain sebagainya, maka para santri ini wajib mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, setelah berpuluh tahun mereka terabaikan. Dengan sistem pendidikan pesantren yang khas, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk berkembang, menerima akses untuk peningkatan dalam pendidikan, dan masa depan karier mereka.

Maka, dalam konteks inilah seharusnya Hari Santri ini dipahami. Jadi, bukan dipahami sebagai lawan dari Abangan. Melainkan sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah kepada sebuah entitas bangsa yang berperan dalam kemerdekaan dan mengisinya, yakni para santri, yang telah lama tidak mendapatkan perhatian semestinya dari para pemimpin pemerintahan sekalipun telah berganti banyak presiden.

Dan kondisi itu ingin dipotong oleh Presiden RI saat ini, Jokowi. Pertama, tentu karena ini salah satu janji kampanyenya dulu, terutama di kalangan masyarakat NU. Kedua, ini sekaligus menunjukkan niat pemerintah untuk mempedulikan para santri yang masih marjinal saat ini, yang belum beruntung seperti para pelajar dan siswa.

Bahkan dalam pikiran saya, saat Jokowi menjanjikan Hari Santri saat kampanye, mohon maaf, agaknya beliau tidak mempertimbangkan kategorisasi Geertz di atas. Mungkin tidak mempedulikannya, bahkan tidak perlu mendiskusikannya. Yang ada dalam pikirannya adalah karena ingin memajukan dan meningkatkan komunitas santri, agar sejajar dengan para siswa dan pelajar.

Inilah konteks yang seharusnya dipahami dalam penetapan Hari Santri itu. Jauhlah untuk berpikir sampai membenturkan dengan kaum Abangan, karena bipolarisasi ini tidak relevan. Apalagi sampai muncul khayalan bahwa nanti kaum Abangan pun akan mengusulkan Hari Abangan. Toh, adanya Hari Ibu, tidak harus menggerakkan para bapak untuk mengusulkan Hari Bapak juga.

Sebaiknya kita dukung setiap upaya untuk memajukan semua generasi dan kalangan bangsa ini. Dan kita harus legowo jika pemerintah memberikan perhatian berbeda kepada generasi dan kalangan yang masih tertinggal karena hak-hak mereka belum diberikan pada masa sebelum-sebelumnya.

Di sinilah kebersamaan. Di sinilah kepedulian. Di sinilah Indonesia yang berkemajuan. Karena Indonesia adalah Nusantara….

Ahad, 18 Oktober 2015

Ashoff Murtadha

News Reporter
Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.