Kang Dedi, Politik Harus Dilawan Politik

dedi dan nini-nini

Biar enak, saya menulisnya dengan ilustrasi saja.

Sebuah keluarga memiliki sebuah rumah besar. Mereka merawat, merenovasi, memperlebar dan memperluas kemanfaatannya, dan terus berbagi dengan masyarakat sekitar. Hingga rumah mereka ini memberikan manfaat bagi warga sedesa. Warga sedesa tahu bahwa rumah ini memberikan manfaat banyak bagi mereka. Rumah ini menjadi sorotan dan harapan masyarakat sedesa.

Kemudian di desa akan ada pemilihan kuwu (kepala desa). Dan pemilik rumah besar tadi memiliki hak mengajukan calon kuwu. Semua pemilik sah rumah ini, yang menghuni semua kamar dan sudut, bermusyawarah dan sepakat bulat mencalonkan tetua agung di rumah itu. Tetua ini dipilih aklamasi dan bulat karena memang dia yang pantas dan berjasa besar membangun dan merawat rumah hingga membawa banyak manfaat.

Tiba-tiba ada seorang tetangga yang tunawisma, tidak memiliki rumah sendiri, berminat menjadi calon kuwu. Mengetahui bahwa semua penghuni rumah itu sudah sepakat mengajukan tetua, tanpa tatakrama dan kulonuwun pada para pemilik rumah, ia langsung by pass menemui orang tua pemilik rumah. Ia melakukan lobi-lobi, ngobrol, meyakinkan, sambil tidak lupa menanamkan bibit konflik internal, karena merasa diri dikenal oleh orang-orang sedesa.

Karena tergiur, ternyata orang tua dari para pemilik rumah itu tertarik. Setelah beberapa bulan, sekalipun diprotes oleh anak-anaknya, akhirnya orang tua itu keukeuh tergiur oleh penampilan tetangga tadi, sekalipun tidak punya peran dan jasa apa pun pada rumah.

Singkat cerita, dibuatlah surat keputusan yang merekomendasikan tetangga yang kurang tatakrama itu, sebagai calon kuwu. Dan orang tua mewajibkan semua anaknya mengikuti perintah. Jika membangkang, silakan keluar dari rumah besar tersebut.

Nah, kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak pemilik sah rumah itu?

Dalam Al-Quran, orang tua wajib dihormati. Tetapi jika orang tua memerintahkan kesalahan dan berbuat kezaliman, kata Al-Quran, maka janganlah ditaati. Tetap berbuat baik, tapi tidak wajib menaati perintah yang sewenang-wenang atau kezaliman atau kesalahan.

Lalu apa upaya yang harus dilakukan? Tentu saja para pemilik sah rumah harus memprotes ketidakadilan yang tidak taat asas berorganisasi itu. Karena surat itu politis, maka para pemilik rumah yang sah juga menghadapinya secara politis. Manuver politis mesti dihadapi dengan perlawanan politis. Proses politik harus ditempuh agar hak diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jika orang tua tidak juga menyadari kezalimannya, maka kata Al-Quran, anak-anak dilarang menaati kesalahan orang tuanya.

Karena perintah yang salah dari orang tua dilarang ditaati, maka para pemilik rumah tetap bisa melakukan apa yang benar. Surat dari orang tua diterima dan disimpan, sebagai bentuk penghargaan. Tetapi pemilik rumah tetap bisa mengajukan calon kuwu kepada panitia sesuai hasil kesepakatan semua pemilik rumah secara bulat sebelumnya.

Apalagi yang berwenang mendaftarkan calon kuwu itu adalah para pemilik rumah, bukan orang tua yang tidak tahu menahu kondisi rumah itu. Masa pendaftaran masih cukup untuk menyiapkan segala persyaratan yang kurang.

Memang ada risiko nanti orang tua akan marah kepada mereka, mungkin juga akan mengusir mereka. Namun selagi tindakannya benar, sesuai asas dan prosedur, maka sebaliknya para pemilik rumah juga mengajukan mosi tidak percaya kepada orang tua yang hendak memaksakan kehendak itu. Orang tua itu juga bisa diganti pada waktunya, cepat atau lambat. Sebab, tanpa anak-anak yang bekerja dan mengurus rumah, orang tua juga tidak bisa apa-apa. Khan aneh, orang tua minta didukung oleh anak-anaknya sebagai orang tua, eh pas giliran anaknya meminta dukungan, malah dijatuhkan, didemoralisasi, dan dikhianati.

Yang paham rumah dan segala kondisinya, plus suasana desa di mana mereka tinggal adalah anak-anak yang sah memiliki rumah tersebut. Bukan orang tua mereka. Jika orang tua itu tidak paham juga kebenaran faktual ini, dan tetap memaksakan kehendak buruknya, berarti orang tua itu tidak pantas jadi orang tua. Orang tua macam apa yang membela tetangga yang tidak tahu tatakrama bertetangga itu, lalu mengancam anaknya terusir dari rumah yang sudah dirawatnya dengan cinta dan pegabdian?

Yang salah harus dibenarkan. Yang khilaf harus disadarkan. Jika tidak mau sadar juga, tinggalkan. Karena rumah besar ini milik para pemiliknya yang sah.

Keputusan politik harus dihadapi dengan keputusan politik.

Sampurasun

Bandung, 28 Oktober 2017

bagea

Mahya Lengka

Leave a Reply

close