Kang Dedi Harus Makalangan

dedi dan nini

Lupakan Golkar, dalam hal ini DPP-nya. Grassroot Golkar se-Jabar sudah sangat kecewa dan marah. Dengan posisi ketumnya yang langganan masalah hukum saja Golkar sudah tidak menarik. Apalagi dengan keputusannya menendang kader terbaiknya di Jabar, makin membuat partai ini akan dicela banyak orang.

Apakah masih pantas berharap DPP mengubah keputusannya? Kata Agun Gunanjar, keputusan DPP belum final. Kata sebagian orang, selagi janur kuning belum melengkung, semuanya masih bisa berubah.

Ya, bolehlah harapan masih bisa disimpan. Tetapi terlalu berharap juga bisa melalaikan dan akhirnya kita akan kehilangan kesempatan.

Harapan yang terlihat cukup besar rupanya adalah usungan dari PDIP. Sinyalnya memang ada dan cukup jelas terlihat. Tetapi ini politik, tidak pasti. Terlalu mengandalkan sesuatu yang tidak pasti malah menghabiskan waktu dan peluang.

Intinya jangan berharap banyak pada partai lain. Golkar yang dibesarkan dan milik sendiri saja menyia-menyiakan, apalagi partai lain.

Lalu apa yang bisa dilakukan, baik oleh Kang Dedi maupun pendukung dan relawan?

Seperti yang nyaring disuarakan oleh para pendukung adalah melakukan dua jenis perlawanan. Yakni perlawanan struktural dan kultural.

Secara struktural, DPD Jabar melakukan perlawanan konstitusional kepada DPP. Dengan mengacu pada hasil Rapimda Golkar Jabar di Kerawang, yang bulat mengusung ketuanya, Dedi Mulyadi, DPD Jabar bisa mengabaikan rekomendasi DPP. Apalagi, karena yang berwenang mendaftarkan pasangan calon Gubernur-Wagub ke KPU adalah DPD Provinsi, maka DPD bisa tetap mengusung KDM. Koalisi Golkar-PDIP-Hanura bisa kembali diefektifkan dan diwujudkan menjelang pendaftaran ke KPU.

Tindakan ini memang mengundang risiko, yang datang dari DPP. Namun karena DPP telah melakukan kezaliman politik, maka ia harus dihadapi dengan perjuangan politik. Politik dilawan politik. Di tengah kasus hukum yang melilit ketum, posisinya juga sebenarnya akan tidak aman.

Gerakan Doli Kurnia dkk yang ingin mengganti ketum, juga Yorrys Raweyai yang kritis dan menghendaki ketum diproses secara hukum oleh KPK, mungkin akan kembali menggelinding. Kasus SK berkaitan Pilgub Jabar kali ini pun bisa menjadi pemicu tambahan bagi lahirnya Mosi Tidak Percaya graasroot Golkar kepada ketum. Jangan-jangan malah ketum yang justru akan kehilangan kursinya. Ketika ketum berganti (sebelum masa pendaftaran ke KPU), maka SK Pilgub Jabar juga bisa berubah.

Atau, bisa saja Kang Dedi akhirnya benar-benar diusung oleh PDIP, tanpa menyertakan Golkar. Jika ini terjadi, Kang Dedi tetap berada di Golkar dan memimpinnya. Meskipun secara dejure SK DPP menentukan nama lain, namun secara defacto grassroot Golkar seJabar bersama KDM. Sehingga, SK DPP akan menjadi macan kertas yang tidak bertaji apalagi menggerakkan.

Jadi, dengan tetap sebagai ketua DPD Golkar, tetapi KDM justru diusung oleh partai lain. Dan ia tidak perlu keluar atau mundur dari Golkar. Seperti kata Nurul Arifin (orang dekat Setnov yang diusung DPP sebagai cawakot Bandung tanpa pertimbangan elektabilitas seperti halnya KDM), “Jika Kang Dedi diusung partai lain, KDM jangan keluar dari Golkar.”

Kang Dedi juga pernah bilang, bahwa ia takkan keluar dari Golkar kecuali jika dipecat. Tinggal nanti dilihat apakah DPP akan berani memecatnya atau tidak? Jika DPP memecatnya, maka perlawanan politik bisa kembali bergolak.

Lalu secara kultural, grassroot Golkar yang marah terhadap DPP, melakukan perlawanan berupa perjuangan mengusung KDM. Mereka bersatu dengan para relawan, simpatisan dan pecinta KDM untuk menggalang dukungan besar dan massal. Selain terus melakukan sosialisasi, mereka juga menyiapkan KTP masyarakat Jabar untuk syarat dukungan melalui jalur perseorangan.

Untuk tujuan apa? Tentu saja untuk memastikan KDM bisa tetap makalangan di Pilgub Jabar, dan menjadi Gubernur Jabar. Yakni dengan memobilisasi pengumpulan KTP untuk maju melalui jalur perseorangan. Dan ini bisa disiapkan dan dilakukan sesegera mungkin, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Berapa KTP yang bisa dukumpulkan? Tidak usah banyak-banyak. Cukup 15 JUTA KTP saja. Wah, itu mah hampir setengah dari jumlah pemilih di Jabar atuh. Sengaja angka ini diambil, untuk mengefisienkan langkah.

Apakah mungkin? Sangat mungkin!. Menghitungnya sangat sederhana. Insyallah akan saya ulas gambarannya dalam tulisan berikutnya. Mudah dan realistis kok. Apalagi untuk sosok Kang Dedi yang telah memiliki infrastruktur politik luas-menjalar dan relawan yang besar, mengoleksi 15 JUTA KTP itu akan sederhana. Tetapi tentu harus dibarengi dengan kordinasi, kerja keras, kolektif dan massif.

Semua relawan, simpatisan dan pendukung sudah menanti untuk segera dimobilisasi. Mereka menanti untuk digerakkan…

Intinya, Ki Sunda harus tetap makalangan. Tanpa Kang Dedi, Pilgub Jabar akan sakit gigi. Tidak menarik, dan tidak memberikan harapan bagi lahirnya Jabar Sajati. Jabar yang nanjung dan nanjeur.

#uranglemburjadigubernur
#kangdedigubernuraing

Bandung, 3 Nopember 2017

Bagea

Mahya Lengka

Leave a Reply

close