Golkar, Jangan Memalukan…!

dedi bawa padi daun

Memiliki 17 kursi di DPRD Jabar. Kedua terbesar dari 10 partai di Jawa Barat. Memiliki ketua partai tingkat provinsi satu-satunya yang paling populer dan elektabel di antara seluruh ketua partai tingkat provinsi se-Jabar. Memiliki kader terbaik yang jadi bupati yang sangat populer se-Indonesia, diakui oleh para tokoh nasional dan dunia. Dan lain-lain.

Tapi aneh, DPP Golkar tidak mau mengusung kader sendiri, tidak mau menjadi inisiator dan pemimpin rombongan koalisi. Malah sekarang mau jadi masbuq sebagai peserta rombongan keempat. Kalau menggunakan istilah poligami, DPP Golkar sepertinya rela jadi isteri keempat, padahal modalnya paling besar dan paling cantik.

Bayangkan. Nasdem yang menjadi isteri pertama, hanya memiliki lima kursi, tidak mempunyai kader bagus. Makanya ia buru-buru mendeklarasikan diri, sebagai pelopor, tanpa berharap sedikit pun kadernya jadi pengantin sebagai cawagub.

Lalu PKB, memiliki 7 kursi, tidak memiliki kader potensial sebagai cagub, tetapi berharap kadernya menjadi cawagub. Ia siap jadi isteri kedua, dengan harapan kadernya bisa duduk di pelaminan sebagai cawagub. Sebenarnya beberapa bulan lalu PKB lebih sreg dengan Kang Dedi, mengingat KDM adalah pengurus NU Purwakarta, nge-NU, secara tradisi danlarakter dekat dengan PKB, dan lain sebagainya. Namun, karena berharap kadernya jadi cawagub, maka PKB berpindah ikut Nasdem yang modalnya lebih kecil.

Lalu PPP, dengan 9 kursi, sama-sama tahu diri dan tidak percaya diri mengajukan kadernya sebagai cagub. Ia hanya berharap kadernya jadi pengantin sebagai cawagub, rela menjadi isteri ketiga. Dibandingkan Nasdem dan PKB, PPP lumayan paling cantik. Dan kehadiran PPP mengancam peluang kader PKB.

Nah, berikutnya Golkar, memiliki 17 kursi, survei partai di Jabar paling bagus, memiliki infrastruktur politik yang merata, memiliki kader terbaik dan sangat elektabel. Pokoknya paling cantik lah dibandingkan tiga partai sebelumnya. Lalu ia datang dan bersedia menjadi isteri keempat sambil menawarkan pengantin dari kadernya sendiri tapi tidak dikenal dan tidak terlihat berprestasi secara publik. Masalahnya, apa isteri kedua dan ketiga mau kadernya tersisih oleh Golkar?

Nah, dengan memperhatikan langkah DPP ini, apa tidak aneh perilaku politik seperti itu? Bukankah ini aib politik yang menurunkan marwah partai? Di saat partai-partai kecil menengah saja berani menjadi inisiator, sekalipun bermodal kecil, lha ini DPP Golkar malah mau menjadi pengekor? Secara politik dan fatsun, apakah ini tidak malu-maluin? Di mana marwah Golkar sebagai partai besar, berpengalaman dan cantik itu?

DPP bilang bahwa mereka ingin mengacu pada survei. Dan survei KDM tertinggi ketiga. Lalu apa lagi? Lagi pula, jika untuk Kang Dedi DPP mensyaratkan surveinya harus tertinggi (atau dekat-dekat), bagaimana dengan survei Nurul Arifin yang diajukan sebagai cawakot Bandung dan Nurdin Halid sebagai cawagub Sulsel dari Golkar. Apakah karena keduanya pengurus DPP dan dekat dengan Setya Novanto sehingga ada pengecualian? Atau jangan-jangan syarat survei terbaik itu hanya berlaku bagi Kang Dedi, dan tidak untuk calon-calon lainnya?

Jika iya, mengapa hanya untuk Dedi Mulyadi? Mengapa ia diperlakukan sebegitu rupa? Padahal ia sudah menjalani proses politik dari bawah, ?idukung secara aklamatif oleh seluruh DPD Golkar kabupaten/kota dan kecamatan se-Jabar. Mana ada calon-calon Golkar di daerah-daerah lain yang melewati proses seperti Kang Dedi?

Lalu, mengapa semua usaha, perjuangan dan proses itu tiba-tiba dieliminasi begitu saja, dengan sebuah SK dari DPP? Apakah Golkar hanya ditentukan segelintir elit di DPP saja, tanpa memperhatikan aspirasi dan perjuangan di akar rumput?

Dalam hari-hari ini pandangan mata publik masih menyorot ke arah DPP Golkar. Secara pribadi saya masih berharap Golkar segera sadar dari kekeliruannya, apalagi sampai bersedia menjadi isteri keempat, dan menjadi pengekor.

Seharusnya Golkar menjadi inisiator politik, apalagi peluang itu terbuka lebar. Kalau pun belum tahu peluang itu, cobalah ngobrol dengan ketua DPD Jabar secara benar. Bukankah katanya setiap keputusan tentang Pilgub Jabar harus dibicarakan dengan pihak DPD Jabar (khususnya ketuanya sendiri?) Jangan sampai keputusan diambil berdasarkan selera segelintir elit DPP yang mungkin tidak menghendaki Kang Dedi sebagai pemimpin Jabar.

Saya masih berharap agar DPP Golkar tidak memalukan. Sebab yang melihat aib politik ini bukan hanya warga Jabar, tetapi warga se-Indonesia. Setelah DKI, Jabar adalah yang paling mendapatkan perhatian.

Jika DPP Golkar tetap keukeuh mengambil keputusan yang malu-maluin, tentunya para maung Jabar akan mengambil sikap. Dan ujungnya, bersiaplah terperosok makin dalam pada tahun 2018 dan 2019.

Sebelum terjadi, jangan sampai begitu… Sebel nasi jadi bubur.

Mohon maaf, tulisan ini hanya sebagai wujud perhatian yang masih tersisa bagi Golkar. Dan sisa itu bisa segera habis dalam sekejap jika DPP Golkar tidak mengusung Dedi Mulyadi.

Untuk Ki Sunda, tetaplah makalangan. Agar urang lembur jadi gubernur. Untuk membangun Jabar Sajati.

#kamibersamadedimulyadi

Sampurasun

Bandung, 27Oktober 2017

Bagea

Mahya Lengka

Leave a Reply

close