Upaya Sistematis Menjegal Kang Dedi

dedi dan lurah-lurah bekasi

Bagi seorang pemimpin, tidak mudah memang melakukan perubahan mendasar dan terbaik bagi masyarakat luas. Setelah memiliki visi yang jelas dan bagus, strategi yang aplikatif, dan mewujudkannya dalam berbagai kreativitas yang kongkrit dan terasa, tantangan terberat berikutnya bersumber dari pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki perubahan terbaik itu.

Pihak tertentu itu biasanya akan menghadangnya karena merasa kepentingannya terancam atau tidak terakomodasi. Dan agar publik tidak memandang buruk, maka upaya penghadangan itu dilakukan atas nama rakyat atau masyarakat juga.

Bisa juga pihak tertentu melakukannya karena faktor persaingan. Sehingga menghadang dan menjegal pun ia lakukan. Sebenarnya, jika semua konsisten dengan aturan permainan dalam sebuah perhelatan kompetisi, maka siapa pun bisa bersaing mendapatkan simpati dan mandat memimpin rakyat.

Karenanya, upaya penghadangan dan penjegalan adalah tindakan yang menunjukkan rasa takut dalam persaingan. Anehnya, rasa takut itu justru muncul dari orang yang dianggap paling kuat untuk memenangi persaingan. Teori logisnya, orang kuat tidak pernah takut menemukan pesaing dari mana pun. Hanya orang lemah yang memilih pesaing, yang takut bersaing.

Kasus surat “bodong” Golkar kemarin jelas menunjukan bahwa ada upaya sistematis untuk menjegal Kang Dedi Mulyadi (KDM). Dan wajar jika publik menduga, bahwa upaya itu melibatkan pihak internal yang sejalan dengan kepentingan pihak eksternal.

Sebenarnya, agak aneh juga jika surat itu disebut bodong. Sebab, menggunakan kop DPP Golkar, dan ditandatangani oleh ketum dan sekjen. Apalagi disebutkan bahwa surat itu merupakan draft. Disebut bodong hanya karena tidak ada nomor, tanggal dan cap basah.

Kalau memang bodong, dan ada pemalsuan tanda tangan, seharusnya DPP mengusut dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Tetapi, dengan diamnya DPP menghadapi kasus ini, dugaan bahwa surat itu sebuah keputusan, ada benarnya.

Yang dirasakan oleh publik, terutama para relawan dan pendukung KDM, adalah bahwa DPP sepertinya akan mencoret KDM dan mendukung sosok eksternal yang tidak memiliki ikatan apa pun dengan partai. Dan inilah yang memancing kekecewaan dan kemarahan pendukung dan grassroot. Yang terbaru, kekewaan itu ditunjukkan dengan cara, di mana ribuan kader Golkar di Bandung mengembalikan KTA mereka ke kantor DPD sebagai protes atas sikap DPP. Sebelumnya, pengurus grassroot serentak mengibarkan bendera setengah tiang.

Tentu saja masyarakat pendukung tidak rela penjegalan ini terjadi. Dan mereka akan berjuang untuk mengantarkan KDM menjadi Gubernur Jabar, melalui partai ataupun perseorangan.

Yang sedang diuji sekarang tentu saja bukan hanya KDM, tetapi juga para relawan, pendukung, simpatisan dan rakyat. Karenanya semua pihak mesti mengambil langkah dan perannya masing-masing. KDM dan tim berjuang secara struktural dan legal.

Relawan dan pendukung mengambil langkah bersama, dan seharusnya dikordinasi oleh satu manajemen yang kompak untuk menentukan langkah yang sama dan massif. Dan masyarakat juga siap mendukung sepenuh hati.

Masyarakat, simpatisan, dan pendukung, sekarang menunggu apa yang bisa dilakukan untuk memastikan KDM nyagub dan jadi gubernur. Dari status-status yang tersebar di medsos, terlihat bahwa masyarakat pendukung juga siap jika misalnya harus mengumpulkan KTP untuk mendukung KDM lewat jalur perseorangan sekalipun.

Bagea, Kang Dedi… Kami siap mendukung, dan menunggu apa yang bisa kami lakukan untuk memuluskan jalan Akang menuju gubernur. Untuk Jabar Sajati….

Sampurasun…

Bandung, 25 September 2017

Bagea..

Leave a Reply

close