Institut Pancasila, Kado Istimewa dari Purwakarta untuk Indonesia

dedi dan IP
Awalnya hanya membaca sebuah judul artikel tentang pendirian Institut Pancasila di Purwakarta. Tanggal 1 Juni kemarin, saat publik ramai menyuarakan Saya Indonesia, Saya Pancasila, hari yang diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Kemudian mencoba searching di Google, dengan keyword Insititut Pancasila Purwakarta. Ternyata pemberitaannya sudah cukup banyak. Berbagai media online sudah menuliskannya, termasuk website resmi pemkab Purwakarta sendri, purwakartakab.go.id.

Seperti yang pernah saya tulis di tulisan lain, saat ini, menyebut kata Pancasila bukan sekadar menyebut sebuah kata yang waktu kecil (SD) sangat akrab dan sering dinyanyikan bersama di sekolah, bahkan setiap hari terdengar di stasiun TVRI. Sekarang, menyebut kata Pancasila terasa emosional dan memiliki kedalaman tersendiri, di tengah ancaman atas asas kebangsaan dan kenegaraan yang sekarang dirasakan.

Karenanya, ketika membaca berita tentang Institut Pancasila, langsung membuat penasaran, dan mencoba mencaritahu lebih jauh. Dan kata kunci untuk Institut Pancasila (IP) itu ternyata adalah dua nama ini, Purwakarta dan Dedi Mulyadi. Sepertinya belum lama kita mendengar adanya Sekolah Ideologi Purwakarta dan Akademi Kebangsaan (keduanya ada di Purwakarta juga), yang didirikan sebagai respon positif atas ancaman intoleransi dan radikalisme di tanah air akhir-akhir ini.

Dan rupanya pada Hari Pancasila kali ini, 1 Juni 2017, bangsa Indonesia mendapat kado istimewa dari Dedi Mulyadi melalui pemerintahannya di Purwakarta, yakni dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia namakan Institut Pancasila. Dari segi namanya saja, pendirian lembaga ini terasa menyentuh dan mengingatkan alam bawah sadar publik tentang kesadaran keindonesiaan. Apalagi jika membaca filosofi, program dan langkah-langkah yang akan ditempuh dengan institusi ini.

Mengingat urgennya nilai-nilai Pancasila untuk kembali digali dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa saat ini, sangat mungkin suatu saat Institut Pancasila ini menginspirasi pemerintahan lainnya (di semua tingkatan) untuk melakukan hal yang kurang lebih sama.

Yang saya garis bawahi dari konsep IP ini adalah kesadaran dan upaya agar Pancasila bukan semata-mata dihapal, atau dipahami kata per kata. Melainkan kesadaran, upaya dan sekaligus program agar Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dimulai dari suprastruktur sosial kemasyarakatan, mulai dari pejabat eselon hingga kepala desa dan ketua RT-RW.

“Mulai hari ini, Pancasila harus dipahami melalui pendekatan kebudayaan dan kearifan lokal. Kami di Purwakarta membutuhkan gagasan para beliau (5 tokoh yang diundang dalam pendirian IP) ini untuk merumuskan gagasan berpikir tentang arah dan nilai Pancasila dalam pengamalannya di Purwakarta yang kental dengan nilai kesundaan,” kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi selaku inisiator Institut Pancasila. (sumber)

Pendekatan kebudayaan dan kearifan lokal. Ini kata kunci dalam pendirian IP. Seperti sudah umum diketahui, Kang Dedi Mulyadi memang konsisten mengusung narasi kebudayaan dalam kepemimpinannya. Dia berpandangan bahwa budaya adalah kekuatan besar untuk membangun bangsa dan kemanusiaan.

Karenanya, konsep dan program pembangunan –termasuk dalam hal menangkal radikalisme, intoleransi, dan ancaman atas kebhinekaan– sepatutnya dibangun di atas pondasi dan nilai-nilai budaya yang hidup subur di tengah masyarakat. Dan sebagai sosok yang memiliki kewenangan politik di daerahnya, maka pendekatan kebudayaan itu diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan publik secara langsung.

Dengan resmi berdirinya Institut Pancasila, maka sekarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendapatkan syarat tambahan untuk kenaikan pangkat, yakni dalam hal pengamalan Pancasila. “Ada semacam sertifikat dari Institut Pancasila sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang,” ujar Kang Dedi Mulyadi. Menariknya, sertifikat tersebut tidak diperoleh dari penataran seperti P4 yang dulu pernah kita ikuti di persekolahan atau perkuliahan. Namun,ini yang menarik dan dibutuhkan, lebih ke pengamalan nilai-nilai Pancasila secara aplikatif.

Seperti digambakan oleh Kang Dedi, jika salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Purwakarta berhasil memberikan pelayanan terbaik untuk warga, atau berhasil mengefisiensi keuangan, menciptakan sesuatu hal yang memberikan multiplier effect positif untuk warga, OPD tersebut akan mendapatkan sertifikat. Ini juga berlaku untuk tingkat desa hingga RT dan RW. Desa yang berhasil memberikan pelayanan terbaik, mengelola sumber daya alam, dan lainnya akan mendapat sertifikat dari Institut Pancasila. (sumber)

Sebagai warga negara yang sekarang tengah berharap banyak dengan Pancasila akhir-akhir ini, penulis melihat bahwa konsep dan gagasan Institut Pancasila yang didirikan oleh Kang Dedi ini bukan semata-mata sebagai oase baru bagi bangsa ini, namun juga sekaligus merupakan tafsir baru yang aplikatif tentang bagaimana seharusnya Pancasila dihayati dan menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Ketika sekarang publik disadarkan kembali tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara untuk menjaga keutuhan bangsa besar ini, maka tahap berikutnya adalah bagaimana agar Pancasila benar-benar terasa kehadirannya dalam mewujudkan kelima silanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan semata-mata kesadaran Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar negara.

Namun, lebih dari itu, bagaimana agar nilai-nilai Pancasila itu bisa dimanifestasikan oleh seluruh warga negara, dan dimulai serta diteladankan oleh para pejabat terlebih dahulu, dari tingkat tinggi hingga terbawah (RT-RW). Diharapkan, bukti konkret keteladanan mereka dalam pelayanan itu kelak akan menjadi pemicu kesadaran kolektif masyarakat secara kultural. Ketika nilai-nilai Pancasila telah menjadi budaya sehari-hari yang diterapkan oleh semua struktur lapisan masyarakat, maka Pancasila bukan lagi wacana yang mengawang-awang di kepala, tetapi sudah menyatu dalam tindakan nyata semua warga.

Jadi, pendirian Institut Pancasila ini merupakan jawaban langsung untuk menghadirkan pendekatan kultural (kebudayaan) dalam kebijakan struktural (pemerintahan).

Sebenarnya, dulu banyak kalangan yang mengkritik pelaksanaan kegiatan semacam Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang pada zaman Soeharto selalu diselenggarakan, sebagai teoritis dan hanya “omong kosong”. Disebut demikian karena secara teoritis bagus, tetapi dalam pelaksanaanya dipertanyakan bahkan digugat. Dari lima sila Pancasila, yang saat itu banyak dikritik masyarakat adalah penerapan sila kelima, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Sila kelima ini jelas sangat bagus dan indah. Siapa yang tidak setuju dengan sila ini. Tetapi penerapannya pada waktu itu justru banyak dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Ada kesenjangan yang menganga antara teori dan praktik, dalam sila yang bagus tersebut. Di antara pemicu jatuhnya Soeharto pada 1998 juga dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan rakyat atas makna keadilan dalam sila kelima ini. Penerapan sila kelima terasa masih sangat mahal, dan hanya indah di berbagai acara seminar dan penataran.

Keadilan sosial adalah kerinduan rakyat sekian lama, diinginkan tetapi belum dirasakan. Bisa dibicarakan, tetapi belum diwujudkan. Karena itu, ketika Presiden Jokowi tahun lalu membuat kebijakan Satu Harga untuk BBM di semua kawasan Indonesia, termasuk hingga Papua, maka publik terhenyak. Sesuatu yang puluhan tahun lalu seperti tidak mungkin terwujud, justru di zaman Jokowi bisa diwujudkan hanya dalam dua tahun masa pemerintahannya. Ketika ia ditanyakan bahwa kebijakan Satu Harga itu akan merugikan bisnis Pertamina, ia menjawab tegas (kurang lebih), “Ini bukan tentang keuntungan bisnis, tetapi ini tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Jadi, yang mahal dari nilai-nilai Pancasila di bangsa ini adalah penerapannya. Presiden Jokowi sudah memberikan berbagai contoh dalam kebijakan dan programnya, untuk mewujudkan sila-sila Pancasila. Selain BBM Satu Harga, juga program KIP, KIS, gerakan Saber Pungli adalah contoh-contoh lainnya. Dan upaya ini harus diikuti oleh berbagai jenjang pemerintahan di bawahnya.

Oleh sebab itu, dengan berdirinya Institut Pancasila di Purwakarta ini, dengan program-program dan langkahnya yang konkret dan aplikatif, secara kolektif kebangsaan jelas merupakan terobosan baru dalam penghidupan dan penghadiran Pancasila di tengah masyarakat. Gagasan dan kebijakan Kang Dedi Mulyadi ini bukan saja bagus untuk Purwakarta, melainkan sangat pantas diikuti oleh para pemimpin pemerintahan lainnya.

Pancasila harus hidup, hadir dan terasa. Pancasila mesti bertransformasi dari ideololgi menuju budaya. Ketika ideologi sudah menjadi budaya, maka tidak perlu lagi dikhawatirkan berbagai ancaman ideologis, karena ideologi saat itu sudah selesai dan menyatu dalam kehidupan berbudaya bangsa.

Selamat untuk Institut Pancasila Purwakarta. Semoga “kado istimewa” dari Kang Dedi ini menginspirasi kedamaian dan kemajuan bangsa ini…

Sampurasun..

Bandung, 2 Juni 2017

Ashoff Murtadha

Leave a Reply

close