Mendesak, Perlunya Redefinisi dan Sertifikasi Ulama

FB_IMG_1495410438702

Judul tulisan di atas tentu takkan mudah diterima begitu saja. Bisa melahirkan kontroversi, perdebatan dan kesalahpahaman. Jangankan untuk meredefinisi dan mensertifikasi ulama, saat Menag mewacanakan sertifikasi bagi penceramah di masjid dan rumah ibadah saja kontroversinya cukup jauh. Apalagi ulama yang dari segi maqam lebih tinggi dari sekadar penceramah.

Khusus untuk konteks Indonesia, menjadi penceramah keagamaan itu secara teknis mudah dilakukan. Dengan berbekal satu ayat atau hadits saja pun, plus mental dan kemampuan menyampaikan gagasan, seseorang sudah bisa menyampaikan ceramahnya. Terlepas apakah si penceramah itu memiliki kedalaman dan keluasan ilmu atau tidak, berakhlak baik atau tidak, satu kata satu perbuatan atau tidak, yang jelas, untuk sekadar berceramah menyampaikan suatu pembicaraan keagamaan itu mudah.

Nah bisa dibayangkan, untuk sesuatu yang mudah saja, wacana sertifikasi khatib yang sempat dilontarkan Menag sudah direspon prokontra. Apalagi jika dimunculkan wacana sertifikasi untuk ulama. Untungnya wacana itu bukan dilontarkan oleh Menag atau pemerintah saat ini. Coba jika pihak pemerintah yang melontarkannya, tentu hebohnya akan bertahan lama dan menjado objek cemoohan dari kalangan tertentu.

Sebagai bagian dari umat, saya sendiri merasakan betapa penting dan mendesaknya hal ini. Pertama redefinisi tentang siapa dan apa itu ulama. Kedua, setelah jelas definisinya, baru kemudian sertifikasi.

Mengapa penting dan mendesak? Setidaknya saya rumuskan dua alasan, yakni secara intelektual dan faktual. Secara intelektual jelas bahwa sosok ulama bukanlah sosok sembarangan. Dalam banyak hadits Nabi Saw disebutkan bahwa ulama adalah pewaris Nabi, pelita bumi dan lain sebagainya. Ulama adalah sosok berilmu yang membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya. Secara moral dan akhlak, ulama adalah teladan (uswah hasanah) bagi umat manusia. Singkat cerita, ulama mewarisi peran dan tugas kenabian.

Seperti kita ketahui, para nabi saja memiliki sifat (karakteristik) wajib yang mutlak mereka miliki. Yakni FAST, fathanah (cerdas), Amanah (terpercaya), Shidq (jujur, benar), dan Tabligh (menyampaikan kebenaran).

Jika berkaca pada 4 sifat wajib bagi Rasul saja, jelas itu karakteristik unggul yang berat dan tidak sembarangan. Karakteristik wajib ini sudah mencakup kualifikasi intelektual, moral dan sosial sekaligus. Karena ulama mewarisi nabi, maka ulama juga harus memiliki empat karakteristik wajib tadi.

Lalu, berbeda dengan nabi, karena ulama tidak ma’shum (terjaga dari dosa dan kesalahan), maka mesti ada sistem yang mengarahkan, mendorong, memberi jalan, mengawasi, mengendalikan serta memastikan agar karakteristik-karakteristik utama itu dimiliki secara konsisten oleh ulama sepanjang hayatnya. Dan untuk itu mesti ada institusi yang berwenang untuk memastikan berjalannya sistem tersebut.

Dengan begitu, jelas seharusnya berat syarat untuk menjadi ulama. Dan tugasnya tentu saja lebih berat lagi. Ulama bertugas dan berkewajiban secara dunia dan akhirat. Jika untuk menjadi seorang chef (juru masak) yang hanya berurusan dengan masak memasak saja ada syarat dan sertifikatnya, masa untuk seorang ulama yang tanggung jawabnya berat tidak ada?

Di dunia akademis, untuk menjadi seorang sarjana saja ada syarat minimalnya. Perlu waktu sekian lama, dan penugasan sekian berat. Apalagi untuk menjadi seorang magister, doktor dan profesor. Padahal mereka hanya mengurus satu disiplin ilmu saja. Sedangkan ulama, lebih besar dari mereka semua. Lalu, jika untuk hal yang lebih kecil saja ada syarat kualifikasi dan sertifikasinya, bagaimana mungkin untuk yang lebih besar dan berat tidak ada?!

Jika misalnya ada orang biasa berbaju putih panjang, dengan tutup kepala putih pula, ditambah dengan kemampuan mengucapkan sejumlah lafal Arab secara fasih, maka apakah itu sudah layak disebut ulama? Atau, mereka bisa membaca Al-Quran, mengajar baca Al-Quran, bahkan menghafal sekian juz Al-Quran, lalu tampil di acara-acara TV, apakah itu otomatis disebut ulama? Sudahkan syarat kualifikasinya terpenuhi, baik secara intelektual, moral dan sosialnya?

Intinya, jelas tidak masuk akal jika untuk hal kecil ada sertifikasinya sementara untuk hal besar tidak ada. Kesesatan dan penyesatan bisa terjadi karena hal mendasar ini.

Kedua, secara faktual, masyarakat kita mudah terpana oleh penampilan fisik. Melihat orang yang berpenampilan religius, plus sedikit kemampuan berucap dengan kata-kata religius dan sejenisnya saja sudah mengira bahwa pelakunya adalah minimal ustadz yang saleh. Karena mudah terpesonanya mereka, maka kepolosan dan keluguan masyarakat itu rentan dimanipulasi demi kepentingan duniawi.

Kita masih ingat beberapa waktu lalu ada orang yang berpenampilan layaknya guru spiritual (dengan pakaian khasnya), ternyata diduga kuat terlibat dalam manipulasi seksual dan obat terlarang kepada “murid-muridnya”. Ada juga orang berjubah putih yang konon mampu menggandakan uang dalam jumlah fantastis, sampai-sampai seorang profesor doktor pun tidak berdaya di hadapannya.

Belakangan, kita juga menyaksikan sejumlah orang yang dengan penampilan khasnya mengklaim diri sebagai ulama. Awalnya para pengikutnya menyebut mereka ulama, dan akhirnya mereka sendiri merasa diri sebagai ulama. Ketika ada kasus-kasus yang mereka hadapi, mereka berteriak bahwa ulama sedang dikriminalisai. Save ulama, kata mereka. Mereka berkomunikasi dengan pendukungnya bahwa ulama sedang dikriminalisasi. Dan, karena keterpanaan fisikal dan fanatisme, para pendukung pun ikut menyuarakannya. Save ulama, save marwah ulama, kami bersama ulama, dan lain sebagainya, sering kita dengar dan baca akhir-akhir ini.

Benarkah mereka membela ulama? Jika iya, mengapa mereka diam ketika sosok-sosok ulama lain dihina dan diserang kehormatannya? Bahkan mereka termasuk yang membuli dan menyerangnya. Ada di antara mereka yang menyebut sosok ulama lain sebagai buta mata dan buta hati. Ada juga yang mengkafirkan ulama lain atau menyuruh taubat. Dan lain sebagainya.

Jadi, bagi kalangan ini, apakah benar mereka sedang membela ulama? Ataukah, mereka hanya sedang membela sosok yang mereka dukung dan sepaham, dengan mengatasnamakan agama dan ulama?

Belum lagi kitda sebut ada orang yang berada di lembaga keulamaan, tetapi ilmu keagamannya masih diragukan. Belum lagi ada oknum yang terlibat kasus korupsi, dan lain sebagainya. Apakah oknum orang-orang seperti ini pantas menyandang keanggotaan dalam lembaga keulamaan? Ada juga oknum yang merasa diri ulama tetapi menista simbol keislaman (tetapi pengikutnya tidak mempersoalkannya karena pesona penampilan fisik dan ketidakjelasan itu).

Bagi kalangan tertentu dan awam, sosok sekaliber Emha Ainun Najib dan KH Said Aqil Siradj tidak dianggap ulama. Bahkan sosok Gus Dur sekalipun. Karena penampilan fisik beliau-beliau memang sederhana dan tidak menampilkan simbol-simbol religi. Padahal, keilmuan, wawasan, dan pengalaman keulamaannya tidak diragukan. Sejak kecil dan sepanjang hidupnya beliau-beliau bergelut dalam keilmuan dan keislaman.

Sebaliknya, sosok artis yang baru sadar dan senang agama, sudah mereka anggap ulama, hanya karena artis itu kini berjenggot, berbaju koko, menjadi MC acara keagamaan di TV. Sosok muallaf yang baru masuk Islam kemudian lantang bicara khilafah juga mereka anggap sebagai ulama yang suaranya lebih mereka dengar. Sosok yang ditangkap karena terduga makar juga mereka anggap ulama karena sering berbaju putih dan mendirikan organisasi yang ada nama islam-islamnya. Dan lain-lain.

Jadi jelas, ketidakjelasan tentang siapa ulama ini juga berakibat pada penyalahgunaan simbol-simbol keulamaan dan keagamaan, demi kepentingan tertentu, baik pribadi maupun kelompok. Dan selagi definisi ulama tidak jelas, maka hal-hal serupa bisa terus berulang terjadi.

Mengingat besarnya dampak sosial dari ketidakjelasan definisi ulama ini, seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, maka upaya memperjelas dan mensistemkannya menjadi sangat penting dan mendesak.

Apakah seorang ulama akan otomatis menjadi ulama seumur hidupnya? Seharusnya memang demikian. Namun, bagaimana jika suatu saat ada oknum ulama yang berbuat nista, terutama menyangkut moralitas, apakah keulamannya tetap ia sandang?

Sebagaimana seorang prajurit atau profesor yang melanggar berat bisa dicopot dari status dan hak-haknya, maka seharusnya begitu pulalah ulama. Sebab, seorang ulama adalah teladan bagi kemanusiaan, selagi ia masih pantas menjalaninya. Ketika ia melanggar norma, maka predikat keulamaan itu harus ia lepas agar tidak terjadi penipuan dan perdayaan kepada umat atas nama agama. Siapakah yang bisa melakukan ini? Tentu saja lembaga berwenang yang otoritatif, yang tentu saja harus didiskusikan panjang lebar.

Ini karena kita berharap agar ulama benar-benar menjadi pewaris nabi yang sebenarnya….

Kita jaga marwah ulama dari oknum-oknum buruk yang mengatasnamakan agama dan ulama…

Semoga…!

FB_IMG_1495377622861

Leave a Reply

close