Aher Bekerjasama dengan Cina, Adakah yang Menyebutnya Aseng?

LoI Pemprov Jabar dan Pemprov Heilongjiang

Sejujurnya saya tidak begitu tertarik menulis sosok Ahmad Heryawan, atau Aher, Gubernur Jabar saat ini, yang menjabat 10 tahun hingga 2018 nanti. Bukan apa-apa. Sebagai warga Jawa Barat, saya belum melihat hasil kerja yang membanggakan, baik dalam aspek soft development maupun hard development.

Apalagi dengan predikat Jabar sebagai provinsi paling intoleran pada masa pemerintahannya ini, makin mengukuhkannya sebagai sosok yang tidak menarik. Sikap dan kebijakannya saat menghadapi musibah banjir beberapa waktu yang lalu juga mengecewakan.

Akan tetapi, kabar yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar mengadakan kerjasama dengan Republik Rakyat Cina (RRC) beberapa waktu yang lalu, membuat saya berubah pikiran, ingin turut menulis. Sebagai sebuah pemerintahan, sebenarnya tidak ada yang aneh mengadakan kerjasama dengan pihak atau negara mana pun sejauh demi kepentingan masyarakat dan rakyat yang dipimpin. Normal-normal saja. Bahkan demi kemajuan, tindakan tersebut bisa menjadi wajib ditempuh.

Namun, ketika yang mengadakannya adalah Gubernur Jabar yang diusung oleh partai dan konstituen yang selama ini sering meributkan hal-hal yang tidak perlu, ini menjadi penting untuk diulas. Sebab, kurang lebih setahun lagi Aher akan turun meninggalkan kursi gubernur dan menyerahkan pemerintahan kepada penggantinya, entah siapa. Karena bisa jadi penggantinya kelak adalah sosok yang secara politik mewakili unsur dan identitas yang berbeda dengan Aher, kiranya perlu masalah ini dibahas.

Tujuannya adalah agar kelak partai atau konstituen Aher tidak mengaitkan-ngaitkan kerjasama Cina ini dengan gubernur berikutnya yang mungkin saja tidak mereka kehendaki. Jangan sampai, yang membuat kerjasama adalah gubernur mereka sekarang, sementara nanti yang terkena dampak berupa tuduhan macam-macam diarahkan kepada penggantinya.

Seperti yang ditulis oleh berbagai media, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penandatangan nota kesepahaman atau MoU dengan 4 provinsi di Negara Republik Rakyat Tiongkok pada awal bulan Mei ini. Kerjasama itu berupa program Sister Province, yang dijalin dengan empat provinsi Tiongkok, yakni Guangxi Zhuang, Chongqing, Sichuan, dan Heilongjiang.

Pada hari Kamis 4 Mei 2017, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau yang  biasa dipanggil Aher ini bersama 3 OPD (Biro pemerintahan dan kerja sama, Dinas Perhubungan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta Nelson Simanjuntak dari Kementrian Dalam Negeri bertolak ke Tiongkok. Dan penandatanganan kerjasama dilakukan pada sehari sesudahnya, Jumat 5 Mei 2017.

Seperti disampaikan oleh ?Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santoso, Sister Province ini sudah diinisiasi sejak 2015. Bahkan sudah mengemuka sejak 2010 lalu. Namun untuk Sichuan Letter Of Intent-nya baru terjadi pada 2016 lalu. Diakui olehnya bahwa MoU ini merupakan kerjasama jangka panjang, tetapi akan ditinjau ulang lima tahun sekali untuk mengetahui kesepakatan kerja sama mana saja yang belum tercapai.

“MoU ini jadi tonggak sejarah bagi Jabar dalam membina hubungan antar pemerintah daerah. Harapannya bisa membangkitkan hubungan bisnis to bisnis dan people to peole. Dan bentuk kerja samanya sudah dirancang,” katanya.

Dalam bidang apa saja kerjasama Sister Province ini dilakukan? Banyak. Di antaranya meliputi bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, transportasi, perdagangan, investasi. Termasuk berbagi pengetahuan riset dan teknologi kemampuan pemdanya. Lengkap…!

Apa yang melatarbelakangi kerjasama Jabar-Tiongkok ini? Kata Taufik, karena Guang Xi Zuang merupakan provinsi yang memiliki laut di Cina Selatan, dan merupakan kota pelabuhan terbesar di Tiongkok. Provinsi ini merupakan pusat aktivitas negara-negara Asian di Tiongkok termasuk negara ASEAN, dan memberikan tempat bisnis dan pemasaran bagi orang-orang asal Asia dan ASEAN.

Kesimpulannya, dengan penandatanganan kerjasama Pemprov Jabar – Empat Provinsi Cina pada tanggal 5 Mei lalu itu jelaslah bahwa kerjasama antar kota atau provinsi di berbagai negara itu benar adanya, dan ini membuktikan bahwa program antar kota lintas negara ini merupakan tren berbagai negara saat ini. Artinya, dalam kacamata kepentingan pembangunan dan pengembangan, itu bukan saja normal, bahkan bisa seharusnya dilakukan oleh sebuah pemerintahan bahkan tingkatan terkecil seperti kota atau kabupaten. Untuk Jabar sendiri, hingga saat ini, sudah menjalin kerja sama sister province dengan 29 provinsi di 7 negara.

Nah, jika kerjasama antar kota dan provinsi lintas negara saja sangat diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan, maka apalagi kerjasama antar negara. Pasti lebih strategis dan menentukan lagi. Itulah yang divisikan, serta sudah dan sedang terus digalakkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden membuka investasi dari Cina cukup besar. Beberapa proyek besar dikerjasamakan dengan pemerintahan Cina. Yang paling populer adalah proyek Speed Train Jakarta-Bandung yang sekarang tengah berjalan. Beberapa hari yang lalu, Presiden juga baru saja berkunjung ke Cina, bahkan sempat sala di salah satu masjid di kota Beijing.

Namun, apa yang dilakukan oleh kaum titik-titik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, khususnya berkaitan dengan Cina? Semuanya disorot, dipersoalkan, disalahkan, bahkan dituduhkan kepadanya berbagai macam tuduhan yang di luar nalar. Jokowi makin dituduh PKI, komunis, pro Aseng, dan macam-macam lagi. Isu 9 Naga juga tetap dituduhkan kepadanya. Sejak Pilpres 2014 yang lalu hingga sekarang, tuduhan kepada Jokowi tidak juga bergeser, seputar itu.

Siapakah yang melemparkan tuduhan dan pencitraan tersebut? Kalau orang-orang awam yang buta politik sih masih dimaklumi. Tetapi, yang menyuarakan tuduhan itu juga kalangan elit politik yang merasa terancam atau tersaingi kepentingan politik dan bisnisnya. Karenanya, benar kiranya dugaan bahwa berita-berita hoak dan tuduhan fitnah seputar Jokowi yang beredar di kalangan masyarakat awam itu diolah, diatur, dikendalikan dan diproduksi oleh kalangan elit politik yang berseberangan. Masyarakat awam hanya mentransmisikannya saja dengan sukarela penuh fanatisme dan kebencian.

Jelas sekali, bahwa kalangan yang selama ini melemparkan tuduhan dan fitnah kepada Presiden itu adalah kalangan yang berseberangan secara politik dengan Jokowi, atau yang kepentingan bisnisnya terganggu oleh kebijakan Presiden. Jadi, sebenarnya bukan kerjasama dengan Cinanya yang dipersoalkan. Melainkan karena yang melakukannya adalah Jokowi yang tidak mereka sukai.

Buktinya, ketika kerjasama itu dilakukan oleh Aher yang partai dan konstituennya seirama dan satu kelompok, mereka diam. Bahkan jangan-jangan sebagian besar konstituen Aher tidak pernah tahu bahwa Gubernur dukungannya itu mengadakan kerjasama dengan Cina. Kalau pun mereka mengetahuinya, mereka takkan mempersoalkannya, atau meributkannya, apalagi mengait-ngaitkannya dengan komunis, PKI, atau yang sejenis itu.

Sebentar lagi Pilgub Jabar, kurang lebih setahun lagi. Aher pasti berakhir. Melihat geliat politik Jabar akhir-akhir ini, dengan menampilkan dua figur kuat yang bukan dari kalangan partai dan konstituen Aher, sangat mungkin bahwa Gubernur Jabar yang akan datang bukan dari dukungan partai Aher. Jika ini benar terjadi, maka Gubernur Jabar yang akan datang tentunya akan melanjutkan kebijakan kerjasama dengan Cina ini.

Nah, catat, jika Aher tidak dipersoalkan dan dituduh macam-macam ketika sekarang bekerjasama dengan Cina, maka nanti Gubernur baru pun jangan dipersoalkan, dituduh apalagi difitnah seputar ini. Jangan putar-putar persoalan seenaknya sendiri, sesuai kepentingan sendiri. Seolah-olah halal dan haram ditentukan oleh kepentingan politis sesaat. Rakyat berhak mendapatkan edukasi yang benar, bukan terus-terusan diperalat dan diperbodoh demi kekuasaan sesaat.

Dulu, capres perempuan dipersoalkan secara agamis oleh partai pengasong agama. Dalam Pilkada 2015, partai yang sama mengusung cawakot perempuan dalam Pilkada di sebuah kota di Provinsi Banten, dan menang. Mereka tidak mempersoalkan pemimpin perempuan, karena mereka usung dan dukung. Sedangkan masyarakat lain tentu saja tidak akan mempersoalkan gender. Sebab, selama ini kita sudah tahu kalangan mana yang suka meributkan hal-hal yang tidak perlu, atau mengait-ngaitkan politik kepada agama dalam versi mereka; sesuatu yang sebenarnya sudah selesai di tingkat teologis, politis maupun sosiologis.

Apa yang Aher lakukan ini harusnya menjadi pelajaran bagi mereka, bahwa membangun masyarakat dan negeri itu perlu kerjasama strategis dan taktis dengan berbagai kalangan, bahkan lintas daerah dan negara. Apa pun ideologi negara tersebut, bukan persoalan, sejauh kerjasama itu sejalan dengan kepentingan negeri, negara dan bangsa sendiri.

Mengutip kata-kata AFI Nihayah Faradisa, “Kita boleh berpikir tidak sama, tetapi marilah kita sama-sama berpikir.”

Sampurasun…!

Sumber berita kerjasama Jabar-Cina ada di sini:

http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/05/04/aher-teken-kerja-sama-dengan-tiongkok-400528

Ahad, 21 Mei 2017

Ashoff Murtadha

Leave a Reply

close